YOGYAKARTA - Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ari Dwipayana, menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap masih perlu tetap di koalisi hingga 2014 mendatang.
Ari beralasan tidak ada jaminan Partai Golkar akan setia menemani Partai hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono berakhir.
“Tidak ada jaminan Partai Golkar terus beraliansi dengan Partai Demokrat di pemerintahan. Dalam beberapa kasus, seperti Bank Century, kedua partai itu berbeda pandangan,” jelas Ari, Senin (9/4/2012).
Dia yakin SBY, sebagai Ketua Setgab, masih memandang PKS perlu dipertahankan dalam koalisi sebagai penyeimbang Partai Golkar, meski para elite Demokrat mendesak agar PKS dikeluarkan atau mengundurkan diri.
“Kalau SBY merasa yakin Partai Golkar bisa dipegang dan PKS ditendang, tapi selama ini kan SBY tidak bisa memegang 'buntut' dua partai koalisi itu. Saya merasa yakin, PKS tidak bakal dikeluarkan dan tidak bakal mengundurkan diri dari koalisi,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, PKS memilih sikap berbeda dengan partai koalisi saat sidang paripurna DPR membahas kenaikan harga BBM. PKS menolak harga BBM dinaikkan sementara partai koalisi memilih opsi penambahan pada UU APBN 2012 di Pasal 7 ayat 6.
Sikap PKS ini memunculkan reaksi keras dari elite Demokrat.(ton)
(M Budi Santosa)