Isu Pernikahan Sesama Jenis Berbau Politis

BANDUNG- Aliansi Kebangsaan Untuk Kerukunan Umat Beragama (Akur) Jabar melihat isu pernikahan sesama jenis yang digulirkan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali, berbau politis.

Meski begitu, Ketua Akur Asep Hadian Permana sepakat menolak pelegalan pernikahan sesama jenis di Indonesia karena bertentangan dengan kodrat. "Dari mana muncul isu ini? Jangan-jangan Menag ingin menaikan ratingnya sebagai politisi," kata Asep, kepada okezone, via telepon, Rabu (11/4/2012).

Asep tidak yakin akan pengakuan Menag yang mencium gerakan perubahan revisi UU Perkawinan oleh Komnas Perempuan dan komunitas gay dan lesbi atau kaum minoritas di Indonesia.  "Mereka tidak mungkin memunculkan isu ini. Saya curiga ada skenario politik.  Menag kan tokoh politik," katanya.

Menurutnya, Indonesia merupakan negeri mainstream-nya umat muslim. Budaya Indonesia lekat dengan nilai timur. Sehingga tidak mungkin kaum minoritas mau melakukan perubahan UU Perkawinan mengingat dampak penentangannya akan sangat besar.

"Mereka (minoritas) sudah paham itu mustahil. Pornografi saja pro kontranya sampai sekarang, apalagi ini yang menyangkut kodrat," ujarnya.

Dia juga menepis alasan kaum minoritas untuk mengubah UU Perkawinan seperti yang diungkapkan Menag. Kata Asep, isu tersebut bukan soal hak atau HAM, sebab siapa pun punya hak yang sama. Termasuk kaum yang memiliki penyimpangan kodrat yang berhah juga untuk hidup. 

Hanya saja, yang jadi masalah jika penyimpangan kodrat itu diproteksi dengan UU. Akan hal ini, minoritas akan mikir panang jika ingin memperjuangkan hak-haknya karena terkait dengan kodrat dasar.

"Jika kodrat dasar itu yang diutak-atik, justru itulah yang melanggar HAM. Saya yakin pemerintah tak akan gegabah sebab ini menyangkut kepentingan umat," katanya.

Hanya saja, Asep heran isu tersebut datangnya tiba-tiba. Pemerintah harus mencermati dari mana isu itu berasa. "Bisa saja Menag sedang mencari panggung," katanya.

Dia berharap, pemerintah dan tokoh agama supaya segera meredam isu legalisasi pernikahan sesama jenis. "Jangan sampai isu ini makin dipolitisir berkepanjangan," harapnya.

(Stefanus Yugo Hindarto)