Perayaan Natal, MUI dan FPI Ikut Sibuk?

Tidak seperti Natal sebelum-sebelumnya, MUI dan FPI kini ikut sibuk memeriahkan keramaian Natal 2012. Kedua institusi ini sibuk melarang presiden SBY dan wakilnya Boediono untuk ikut merayakan hari besar umat Kristiani.

Pembahasan yang sungguh menarik adalah dialektika antara pemerintah dengan warganya dan pemahaman warga terhadap Islam dan dikaitkan dengan negara. Hal ini dapat dilihat dari dua hal: Sikap pemerintah yang masih absen dalam penanganan hubungan antarumat beragama dan interberagama. Hal yang lain adalah pemahaman keberagamaan kita yang selalu harus dipertajam dan dikontekstualkan selalu agar tidak terjebak pada partikularisme dan sektarianisme seperti MUI dan FPI.

Negara Ideal

Sikap pemerintah yang sama sekali menjaga jarak dalam penanganan hubungan antarberagama dan interberagama. Seharusnya secara ideal, pemerintah sebagai simbol utama negara yang menganut paham Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika menganggap dan menyakini bahwa menghadiri prosesi Natal adalah proses perwujudan aktivitas budaya yang dilakukan umat Kristen. Selain itu, pemerintah adalah pihak yang mempunyai kewajiban politis untuk melegitimasi eksistensi umat Kristiani di Indonesia sebagai warga negara.

Kehadiran negara (pemerintahan) menjadi sangat signifikan dalam mengatur umat beragama di Indonesia. Kelompok minoritas Islam yang secara provokatif menekan Pemerintahan SBY dan Budiono sebaiknya dihadapi secara tegas oleh pemerintah, sehingga tata kelola kenegaraan tidak terganggu dan tidak mencoreng nama baik Indonesia di dunia internasional yang sedang menyerang HAM Indonesia.

Dari survey LSI antara 14 Desember dan 17 Desember 2012, sebenarnya 88, 84 persen responden percaya perlakukan pemerintah yang sepadan terhadap agama manapun. Di sisi lain, 9,15 persen responden menginginkan pemerintah harus lebih mengutamakan agama mayoritas dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan survey ini, maka minoritas garis keras dengan tindak kekerasan hanya segelintir warga negara yang sebenarnya perlu ditertibkan oleh hukum negara.

Angka di atas tidak memberi ruang dan peluang bagi dialektika antara pemerintah RI dengan umat beragama dan interberagama agar rukun dan toleran. Seharusnya, pemerintah berani melangkah tegas, karena hanya segelintir minoritas yang mengganggu proses berbangsa dan berbegara.

Selama ini, pemerintah tidak pernah ada ketegasan garis kenegaraan terhadap urusan keagamaan. Negara Islam bukan, negara sekuler juga bukan. Jadi negara ini masih negara yang bukan-bukan. Semboyan Negara Pancasila yang digadang-gadang hingga kini hanyalah simbol penamaan formal saja, tanpa adanya substansi dan praktek kenegaraan yang baik dan benar.

Minoritas dan Mayoritas

MUI dan FPI yang minoritas jauh berbeda jika dibandingkan dengan gerakan Muhammadiyah dan NU yang lebih mapan dan mayoritas di Indonesia. Muhammadiyah dan NU yang dipeluk umat Islam lebih banyak daripada MUI dan FPI tidak perlu menggunakan kekerasan dan stempel halal-haram untuk melegitimasi gerakannya. NU dan Muhammadiyah lebih kental mendorong gerakan sosial dan pendidikan umat di Indonesia. Pikiran mereka lebih terbuka dan wawasan mereka lebih besar dibandingkan MUI dan FPI. Mereka memandang posisi dan tantangan umat yang lebih besar di dunia internasional. Selain itu, Muhammadiyah dan NU tidak hanya berdasarkan fiqih saja, tetapi melihat Islam dalam kerangka ilmu sosial, ilmu filsafat, ilmu humaniora, dan ilmu alam.

Di sisi lain, gerakan MUI dan FPI lebih fokus pada bagaimana mereka ‘tampil seksi’ di media. Mereka tentunya sangat unik, FPI dengan aksi sweeping dan MUI dengan aksi fatwa ini dan itu, halal-haram. Sepertinya, masyarakat Indonesia sudah paham betul tentang mereka itu. Mereka layaknya ‘tangan Tuhan’ yang seolah-olah penegak kebenaran Mutlak dan Tunggal di muka bumi ini. Dengan berseru: “Allahhu Akbar!”
Dalam konteks di atas, tidak hanya warga negara Indonesia, tetapi Pemerintah Indonesia pun dipaksa taat kepada MUI dan FPI. Misalnya, Jika SBY dan Boediono tetap datang di pesta natalan umat Kristen, maka SBY dan Boediono melawan MUI dan FPI. Jika mereka melawan MUI dan FPI, maka mereka melakukan tindakan yang haram. Jadi, di mata MUI dan FPI, Pemerintahan SBY dan Boediono secara terbuka divonis masuk neraka.

Vonis masuk neraka ini berlaku juga bagi warga Muhamamdiyah dan NU. Jadi jika ingin masuk surga, ikutilah kehendak MUI dan FPI. Sepertinya arus politik Indonesia semakin modern dan demokratis justru semakin sektarian dan semakin konservatif.
Pemahaman Umat Islam

Islam itu jauh lebih besar dari sebuah agama, jauh lebih besar dari sebuah institusi atau departemen. Islam sebagai rahmat semesta alam diperuntukkan untuk umat siapapun juga dari yang fundamentalis sampai yang ateis, dari yang sakinah sampai ke homo dan lesbi, dari Afrika sampai Asia dan Eropa.

Oleh sebab itu, Islam justru jangan sampai disempitkan dalam ruang negara atau pemerintahan suatu negara. Negara Islam jelas tidak ada. Kekaisaran Ottoman jelas sebuah imperium keluarga dari warisan budaya politik Arab dan Persia. Islam juga tidak dapat dikecilkan hanya dengan asosiasi jubah, kopiah, dan masjid. Islam adalah Islam.

Bagi Islam, pengikut itu ada atau tidak ada adalah tidak penting. Yang mengatakan penting hanyalah pemimpin penganut Islam yang haus kekuasaan, lalu menyalahkan agama lain ketika pengikutnya berkurang. Bagi Islam, orang mau pindah agama dari Islam ke agama lain itu bukan urusan Islam, karena urusan Islam adalah kepasrahan kepada Tuhan secara total. Jadi berislam itu tidak dapat setengah-setengah.
Islam sebagai rahmat semesta alam memberi hidayah, berkah, dan anugrah kepada siapapun, tanpa memandang ras, etinis, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penganut Islam belum tentu dia dapat hidayah dari Islam, sebab dia mungkin terlalu gila menganut Islam sebagai agama saja atau sebagai fiqih saja. Eksistensi Islam ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan oleh MUI dan FPI.

Islam tidak perlu dibela atau dibuat majelis, sebab Islam lebih hebat dan besar daripada hanya sekedar sekelompok atau majelis yang mengklaim ulama. Selain itu, Islam dibutuhkan bagi umat manusia yang tersesat dan sombong. Umat manusia akan merugi jika tidak memperoleh sejatinya Islam. Sepertinya moyoritas Indonesia sudah tahu betul Islam hanya perlu terus menerus dikuatkan, diingatkan, dan didialektikakan.

Musa Maliki
Dosen FISIP UPN "Veteran" Jakarta; Dosen Luar Biasa Universitas Al Azhar Jakarta & Universitas Paramadina); dapat dihubungi: musa_maliki@yahoo.com

(M Budi Santosa)