SBY Tak Bisa Pisahkan Urusan Partai & Negara

JAKARTA - Konferensi pers Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjelaskan polemik batalnya putri mendiang Presiden Gus Dur, Zannubah Ariffah Chofsah Rahmn Wahid bergabung ke Partai Demokrat di Istana Negara Jakarta, Rabu 17 April kemarin terus menuai polemik. SBY dianggap melanggar etika politik, mengurus partai dengan menggunakan fasilitas negara.  
 
Berkali-kali dalam berbagai kesempatan, SBY kerap melontarkan pernyataan hanya akan mengurus masalah partai binaanya, Partai Demokrat hanya di akhir pekan dan tidak menggunakan fasilitas negara. Namun, kenyataannya kejadian kemarin merupakan bentuk pengingkaran tekad SBY.
 
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menilai sangat sulit menagih komitmen SBY untuk bisa memisahkan urusan partai dengan masalah negara dan pemerintahan.
 
"Kejadian kemarin di Istana Negara ini bersifat terbuka sehingga pers bisa mewartakan. Bagaimana jika SBY mengumpulkan menteri-menteri yang berasal dari Partai Demokrat di Istana pada hari kerja dan topik yang dibicarakan masalah Demokrat secara tertutup ? Apa bisa pers dan masyarakat bisa mengkontrol ?" kata Ari kepada Okezone, Jumat (19/4/2013).
 
Dia menduga, jelang Pemilu 2014 intensitas SBY dalam mengurus partai akan semakin tinggi sehingga wajar jika publik menuntut komitmen yang ditegaskan SBY sejak awal yakni hanya mengurus partai di akhir pekan dan bukan di Istana.
 
"Sebaiknya Pak SBY memberikan tauladan bagi kita semua, ketika pengabdian pada negara sedang berjalan maka loyalitas pada partai sebaiknya ditanggalkan. Presiden sebaiknya fokus pada karut marut pelaksanaan Ujian Nasional yang tidak becus diurus menterinya atau memecahkan kelangkaan solar di berbegai daerah di Istana. Urusan batalnya Yenny bergabung, kan bisa disampaikan oleh ketua DPP atau sekjen Demokrat," pungkasnya.

(Misbahol Munir)