JAKARTA - Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang "membelot" dari Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi saat rapat Paripurna Pengesahan APBN Perubahan 2013, tidak saja disesalkan anggota koalisi namun juga membuat PKS menambah kekuatan oposisi.
PKS sendiri lantang menantang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencopot menteri-menteri asal PKS jika dianggap mengganggu kekompakkan koalisi. Bukan kali ini saja PKS "membandel" terhadap koalisi. Dalam pansus Century dan kenaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2012, PKS juga melawan arus di koalisi.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi mengakui SBY menghadapi dilemma atas sifat "mbalelo" PKS dalam kasus kenaikan BBM kali ini. Jika para menteri dari PKS dicopot, maka citra Partai Demokrat menjadi taruhannya. Apalagi, saat ini image Demokrat pun juga sedang anjlok.
"Saya perkirakan SBY tidak akan berani mengganti menteri-menteri dari PKS.
Justru SBY yang mendorong elit-elit Demokrat dan parpol-parpol lain di koalisi agar PKS tahu diri dan menarik Tifatul, Suswono dan Salim Segaf Al Jufri dari kabinet. Parpol-parpol lain termasuk elit-elit Demokrat juga punya kepentingan karena posisi tiga menteri asal PKS cukup strategis," tutur Ari Junaedi kepada Okezone, Rabu (19/6/2013).
Menurut Ari Junaedi, PKS tahu benar fatsun politik yang dianut SBY yang tidak tegas dan terlalu penuh pertimbangan. Dengan demikian, PKS memanfaatkan betul permainan politik yang didapat dari isu kenaikkan BBM sembari merecoveri dampak turbulensi politik akibat kasus rasuah impor daging sapi yang melanda elit top PKS.
"Ingat, memori kolektif masyarakat akan terkuak kembali jika Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum ditahan KPK dalam pekan-pekan ini akibat pengembangan kasus Hambalang. Oleh karena itu, sangat riskan bagi SBY jika PKS ditendang dari kabinet. Bagi PKS surat talak dari SBY merupakan panasea untuk mendongkrak popularitas namun bagi Demokrat, surat talak itu ibarat racun yang mematikan," tandasnya.
(Misbahol Munir)