Ini Alasan KPK Perlu Telusuri Dugaan Korupsi Proyek Jalur Pantura

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengawal proyek perbaikan jalur Pantai Utara (Pantura) yang rawan praktek korupsi. KPK sebelumnya telah mencium aroma potensi korupsi dalam proyek tersebut.

"Tepat kalau KPK masuk dan memeriksa proyek Jalur Pantura karena selama ini menimbulkan masalah dan patut diselidiki oleh KPK," ujar Ketua Lembaga Penegakan Hukum dan Stategi Nasional (LPHSN), Ahmad Rifai kepada Okezone, di Jakarta, Minggu (21/7/2013) malam.

Menurutnya, proyek tersebut memang terdapat kejanggalan. Perbaikan Jalur Pantura yang rutin dilakukan setiap tahun, apalagi memasuki musim mudik lebaran perlu mendapat pengawasan.

"Yang mestinya jalan itu tak seharusnya setiap tahun ada perbaikan dengan berbagai alasan karena saya khawatir itu hanya bagian dari penggunaan anggaran saja," ujarnya.

Setali tiga uang, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyarankan KPK tidak tinggal diam, dan segera bertindak cepat dalam menelusuri dugaan korupsi proyek tersebut.

"Selama ini Kementerian PU sarang korupsi, karena selama ini sistem tender proyek dilakukan dengan cara arisan. Jadi, KPK harus memproses sistem tender arisan (KKN) ini ke Pengadilan Tipikor. Ini juga sebagai bentuk penebusan dosa terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan di Jalur Pantura," terang Boyamin.

Sebelumnya diberitakan, KPK telah mencium aroma praktek korupsi di dalam proyek perbaikan jalur Pantai Utara (Pantura), yang kerap dilakukan pemerintah dalam setiap tahunnya menjelang hari raya Idul Fitri.

"Diduga ada potensi korupsi, yes, tapi KPK masih dalam kajian-kajian," kata Wakil Ketua KPK,  Bambang Widjojanto disela acara buka puasa bersama dengan wartawan di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 19 Juli lalu.

Dugaan korupsi dalam proyek perbaikan jalan mengundang kecurigaan, pasalnya perbaikan tersebut rutin dilakukan tiap tahunnya. Yang perlu menjadi sorotan yakni apakah jalan tersebut menjadi langganan untuk diperbaiki, bila demikian tentu harus diperhatikan kualitas bahan-bahan infrastruktur jalan itu dan dikaitkan dengan anggaran yang dikeluarkan.

(Rizka Diputra)