SOLO - Perhatian pers terhadap isu kesadaran hukum melegitimasi kesadaran hukum sebagai suatu persoalan serius baik di mata pemerintah maupun masyarakat. Jika pers berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan persoalan serius, maka pemerintah dan masyarakat akan meraruh perhatian serius terhadap persoalan kesadaran hukum itu.
"Sebaliknya, jika pers menganggap kesadaran hukum itu bukan persoalan serius, maka masalah kesadaran tersebut tidak akan mendapatkan perhatian pemerintah dan masyarakat," jelas tokoh pers Karni Ilyas, saat menyampaikan pidato pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa (HC) yang diterimanya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Lebih lanjut Karni menyatakan bahwa praktik-praktik korupsi politik, korupsi yudicial, korupsi birokratik, penyalahgunaan kekuasaan, KKN, praktik mafia peradilan adalah bentuk-bentuk perilaku yang menyimpang dari kesadaran hukum internal.
Menurut dia, pers berperan penting dan krusial sebagai mata rakyat untuk mengawasi penyimpangan dari kesadaran hukum internal tersebut, dan mengungkapkannya kepada publik.
Dengan melakukan peran sebagai pengawas, pers membuka ruang bagi dijatuhkan sanksi-sanksi social kepada pelaku penyimpangan kesadaran hukum internal, tetapi juga memungkinkan pencapaian tujuan preventif.
"Tujuannya memberikan rasa takut untuk melakukan penyimpangan dari kesadaran hukum internal, dan tujuan reformatif yakni mendorong perubahan tindakan atau perilaku menyimpang dari kesadaran hukum internal," jelasnya.
Menurut Karni, semakin efektif pers melakukan peran pengawasan dan semakin banyak pers mengungkapkan penyimpangan kesadaran hukum internal, semakin baik untuk mendorong pembangunan kesadaran hukum internal.
"Dalam mekanisme sebagai pengawas ini pers dituntut untuk memiliki kekuatan jurnalisme investigatif," tandasnya.
Sekadar informasi, Karni Ilyas menerima anugerah gelar Doktor Honoris Causa di bidang hukum dari UMS dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dipimpin oleh Rektor UMS Prof Dr. Bambang Setiyadi, di Auditorium Djasman Al Kindi, UMS, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu 28 September 2013.
Tampak hadir dalam penganugerahan tersebut di antaranya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Mantan Kepala BIN Hendropiryono, Ketua Umum PP Muhammdiyah Prof Dr. Din Syamsuddin dan sebagainya.