Penyadapan Kedubes AS, Jokowi Harus Disalahkan

JAKARTA - Masalah penyadapan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan kesalahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, tak seharusnya Jokowi memberikan izin kepada Kedubes AS untuk melakukan perluasan kantornya di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

"Izin pembangunan Kedutaan itu dari Jokowi. Berarti membuka celah (Indonesia) untuk disadap," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Ramadan Pohan, kepada wartawan, usai diskusi bertemakan "Peran Elit Partai Politik dalam Mendorong Kualitas Pemilu 2014", di Galaeri Kafe, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2013).

Dijelaskannya, langkah Indonesia untuk pengamanan penyadapan yang dilakukan negara lain. Bahkan, dengan mudahnya Pemprov DKI memberikan izin perluasan bangunan kepada Kedubes AS.

"Ada langkah yang perlu kita cermati, pembangunan gedung Amerika (Kedubes). Apa yang terjadi di dalam sana kan kita tidak tahu. Itu kan kewenangan di DKI. Itu kan memberikan celah kepada Amerika untuk memudahkan penyadapan," tuturnya.

Lebih jauh, politikus Partai Demokrat, menuturkan, aksi penyadapan seharusnya tidak digunakan dan tak akan pernah dilakukan oleh seorang sahabat.

"Kita tahu bagaimana Merkel, setelah mengetahui dia disadap amerika, sampai Obama meminta maaf. Itulah yang terjadi," tambahnya.

Untuk diketahui, pembangunan Gedung Kedubes AS pada era Fauzi Bowo sempat tersendat dengan permasalahan periijinan karena harus menggusur Museum Sutan Sjahrir. Namun, sejak 2012 lalu izin perluasan bangunan malah keluar.