JAKARTA - Ruhut Sitompul semula dikenal sebagai pengacara dan artis sinetron. Sebagai publik figur, sosok pria yang biasa disapa Poltak itu selalu menjadi perhatian apalagi kerap membuat “kegaduhan” saat menjadi politikus di Senayan.
Pada 27 Mei 2009, Ruhut Sitompul menyinggung perasaan etnis Arab Indonesia dengan mengatakan bangsa Arab tidak pernah memberikan bantuan kepada Indonesia. Dalam diskusi “Mengungkap Strategi Tim Sukses Capres” di Gedung DPD, Jakarta, Ruhut justru membanggakan Amerika Serikat sebagai penyelamat ekonomi negara Indonesia.
Ulah Ruhut kembali mengundang kontroversi saat diskusi Bank Century 16 Desember 2009 di Jakarta. Perkataan Ruhut Sitompul mengundang ketidaknyaman peserta diskusi ketika ia menyinggung etnis China. Ruhut menyindir mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie dengan membawa etnis China.
Kegaduhan yang dibuat tidak berhenti di situ. Pada Rapat Century, 6 Januari 2010, Bang Poltak kembali mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kata-kata itu dinilai mencederai rakyat karena mengatakan “bangsat” di Gedung Senayan.
Kata-kata itu ditujukan kepada Prof Gayus Lumbuun setelah mereka berdua terlibat perdebatan sengit di pansus. Merasa bahwa pembagian waktu yang tidak proportional, Ruhut memanggil pimpinan sidang pansus dengan “kodok”.
Berikut kutipan adu mulut kedua anggota Komisi III itu:
Ruhut: Tanya sama kodok. Jangan marah-marah kodok. Engkau kan profesor.
Gayus: Anda jangan kurang ajar, jangan bawa-bawa profesor. Harusnya pansus menegur Ruhut supaya dikembalikan di fraksinya saja karena sering bikin gaduh.
Ruhut : Anda pimpinan, Anda harus tegas. Kalau enggak senang lempar palu ke aku.
Gayus: Satu kata untuk engkau, diam kau!
Ruhut: Diam apa bangsat! Brengsek!
Menjadi sorotan publik, tak juga membuat Ruhut belajar mengendalikan pernyataan-pernyataannya. Pada 14 Januari 2010, Rapat Pansus Hak Angket DPR RI tentang Bank Century, menghadirkan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) sebagai saksi.
Pada sidang pansus tersebut, JK mengulang pernyataannya bahwa dana Bank Century dirampok internal. Dia juga mengaku yang memerintahkan Polri untuk menangkap Robert Tantular.
Tindakan itu dilakukan, karena JK melihat Gubernur Bank Indonesia (BI) waktu itu, Boediono yang sekarang menjadi Wapres hanya diam. Begitu pun dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Semua pertanyaan anggota Pansus dijawab JK dengan lancar dan terbuka. Giliran Partai Demokrat (PD) tiba, Ruhut Sitompul, tampil sebagai penanya pertama. Namun, yang dilakukan Ruhut terkesan bukan pertanyaan, melainkan mengadili JK bak terdakwa.
Adu argumen terjadi antara Ruhut dan JK, ketika JK menepis pernyataan Ruhut yang menyebutkan Wapres JK mengintervensi hukum. JK menyebut dirinya (Wapres) memerintahkan intervensi polisi menangkap Robert Tantular, bukan mengintervensi.
Jawaban ini, membuat peserta rapat dan hadirin tertawa. Ruhut yang tak siap dengan jawaban itu kembali “menyerang” JK lebih keras. Ruhut pun tidak lagi memanggil JK dengan “Bapak”, melainkan “Daeng”.
Kata “Daeng” untuk identitas suku Bugis dengan konteks tidak semestinya ini membuat dua anggota pansus dari Sulawesi Selatan tersinggung. Penggunaan kata Daeng (untuk suku Bugis) dalam kondisi dan waktu tepat merupakan sapaan hormat.
Namun, ketika kata “Daeng” digunakan dengan nada, intonasi, dan konteks yang tidak tepat, maka “Daeng” menjadi kata yang merendahkan martabat seseorang. Pada peristiwa itu, Ruhut menggunakan “Daeng” dengan nada sinis, sehingga menyinggung orang dari suku Bugis.
Kini, publik kembali melihat ontran-ontran yang dibuat Ruhut. Dia berseteru dengan Pengamat Politik Universitas Indonesia, Boni Hargens. Bahkan, kasus itu dibawa ke ranah hukum karena Ruhut dinilai melakukan penghinaan dan diskriminasi.
Menurut Boni, insiden penghinaan itu terjadi saat acara diskusi membahas mengenai kasus korupsi Hambalang dan Bu Pur, di sebuah televisi swasta, Kamis 5 Desember sore. Sebagai pengamat, Boni mengurai perkara tersebut.
Namun, kata Boni, Ruhut Sitompul tiba-tiba emosi dan kehilangan kontrol saat dirinya dimintai tanggapan soal kasus Hambalang dan Bu Pur. Ruhut menyebut Boni adalah orang kulit hitam yang harus dilawan.
Sementara itu, Ruhut membantah mengatakan kulit hitam kepada Boni. Dia mengaku mengatakan pengamat hitam kepada Boni, karena dinilai selalu menjelek-jelekkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).