CANBERRA - Usaha Australia untuk "membuang" para pencari suaka yang ingin masuk ke wilayahnya, terus diintensifkan. Australia bahkan membeli kapal penyelamat untuk menampung pencari suaka tersebut dan mengirimnya ke Indonesia.
Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara transit bagi para pencari suaka yang ingin ke Australia. Setelah Indonesia menghentikan kerja sama penanganan pencari suaka, Australia pun menerapkan kebijakan turn-back yang berarti mengirimkan kembali para pencari suaka ke negara transit dalam hal ini, Indonesia.
Guna memuluskan kebijakan ini, Pemerintah Perdana Menteri Tony Abbott membeli sekira 16 kapal penyelamat. Kapal-kapal tersebut bisa membawa para pencari suaka dan kemudian memindahkannya kembali ke Indonesia, bila kapal yang mereka tumpangi sudah tidak bisa digunakan.
Penguakan pembelian kapal penyelamat ini terendus oleh media Australia setelah adanya laporan dari bahwa Australia sudah mengembalikan dua kapal pencari suaka dalam sepakan terakhir. Ulah dari Angkatan Laut Australia tersebut, langsung menuai kecaman dari Pemerintah Indonesia.
Menurut Fairfax Media berdasarkan keterangan dari seorang sumber di Departemen Pertahanan Australia, pembelian kapal penyelamat itu merupakan taktik untuk menangkal para pencari suaka yang menggunakan kapal nelayan yang sudah rusak. Ketika kapal itu tenggelam, pihak Australia terpaksa menyelematkan mereka.
Tetapi dengan pembelian kapal penyelamat ini, Australia bisa memindahkan para pencari suaka yang terancam tenggelam. Bila dengan perbatasan Indonesia, kapal itu akan dilengkapi dengan pasokan makanan dan bahan bakar agar bisa menyentuh daratan Indonesia.
Kapal penyelamat itu diketahui memiliki atap dan mampu ditumpangi oleh puluhan orang. Setidaknya pasokan makanan dan air yang diberikan, bisa bertahan untuk sepekan.
Kebijakan pembelian kapal ini langsung mengundang kecaman keras dari Australia. Juru Bicara Menteri Imigrasi Bayangan Mark Dreyfus menganggap pemerintahan Abbott telah melakukan kebohongan karena tidak menginformasikan pembelian kapal tersebut.
"Kebijakan ini sungguh memalukan. Rakyat Australia dibiarkan tanpa informasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah atas nama rakyat," ujar Dreyfus, seperti dikutip ABC Radio, Rabu (8/1/2014).
Sementara Senator Partai Hijau Sarah Hanson-Young tidak menerima kebijakan dari pemerintahan Abbott. "Ini tidak dapat diterima. (Kebijakan) ini memperlihatkan ketidakjelasan arah kebijakan dari (Menteri Imigrasi Australia) Scott Morrison dan Tony Abbott," tegasnya.
Sikap Australia yang menerapkan kebijakan mengembalikan kapal berisi pencari suaka ke Indonesia, mulai membuat jengah Pemerintah Indonesia.
Melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, kebijakan ini bukan solusi bijak untuk menyelesaikan masalah. Secara tegas, Indonesia menolak kebijakan turn back the boat yang akan dilakukan Pemerintah Australia.
Marty meyakini masih ada solusi yang lebih baik dibanding dengan turn back the boat. Karena menurutnya, bila setiap negara memberlakukan kebijakan ini, sama saja seperti mata rantai yang tidak ada ujungnya.
(Fajar Nugraha)