Diamnya SBY Dalam Peredaran Keppres Pemberhentian Prabowo Bermuatan Politik

JAKARTA - Ketua Setara Institute, Hendardi menilai tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait beredarnya Keppres pemberhentian Prabowo Subianto memiliki unsur politik. Pasalnya, bukannya menjernihkan situasi yang ada, SBY malah berkeluh kesah.

"Pernyataan SBY yang menyesalkan beredarnya Keppres pemberhentian Prabowo Subianto (PS), namun tidak berkomentar terhadap Dokumen DKP harus diperjelas. SBY tidak cukup hanya menyesali dan bukan berkeluh kesah, tetapi harus menjernihkan situasi," kata Hendardi dalam siaran pers yang diterima, Rabu (11/6/2014). 

Dalam dokumen DKP disebut bahwa PS diberhentikan karena, tindakan Prabowo disebut tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI. Sedangkan dalam Keppres disebutkan tindakan Prabowo disebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI-AD, ABRI, bangsa, dan negara, namun justru disebut "pemberhentian dengan hormat."

Menurut Hendardi, dua perbedaan inilah yang harus diperjelas SBY, sebagai anggota DKP waktu itu, dan sebagai Presiden serta Panglima tertinggi saat ini.

"Jika tetap diam, SBY sesungguhnya sedang berpolitik dengan beredarnya surat tersebut, yang tentu saja untuk masa depan politik SBY dan PD (Partai Demokrat). Diamnya SBY merugikan kepentingan bangsa dan kualitas Pemilu," tuntas Hendardi.(fid)

(Ahmad Dani)