BOGOR- Sidang putusan sengketa pemilihan presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 21 Agustus nanti diperkirakan akan terjadi pergerakan massa. Untuk itu, pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan disiagakan untuk mengamankan sidang putusan MK tersebut.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan pihaknya akan mengerahkan 23.000 personel dalam status bawah kendali operasi (BKO) kepada Mabes Polri. Seluruh personel ini akan disiagakan merata di seluruh wilayah Indonesia.
"Semua pasukan siap digerakan baik pasukan siaga maupun terpusat. Sekarang status masih Siaga I tak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia," jelasnya usai memimpin Upacara Pembukaan GPOI Capstone Exercise Garuda Canti Dharma 2014 di Sentul, Bogor, Selasa (19/8/2014).
Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Mabes Polri untuk melakukan pengamanan pada jalannya sidang putusan di MK nanti guna mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Semua tindakan pengamanan yang akan dilakukan di lapangan diharapkan akan berjalan dengan tepat dan tidak menyalahi prosedur.
Moeldoko memandang adanya pergerakan massa ke MK saat putusan sidang adalah hal yang wajar. "Saya kira wajar saja karena sidang ini sebuah proses yang penting bagi kedua pihak. Yang penting jangan melakukan hal-hal yang tidak baik dan jangan sampai bentrok," ukasnya.
(Stefanus Yugo Hindarto)