Jokowi Abaikan Rekomendasi KPK

BANDA ACEH - Aktivis anti-korupsi menyesalkan sikap Presiden RI, Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla yang mengangkat Rini Mariani Soemarno sebagai Menteri BUMN. Revolusi mental yang akan dilakukan Jokowi pun dipertanyakan, mengingat sosok Rini yang dinilai kontroversial.

Menurut Koordinator Gerakan Anti-korupsi (Gerak) Aceh, Askhalani, tak seharusnya Jokowi mengangkat orang-orang yang punya masalah di masa lalu seperti Rini, jika benar-benar ingin mewujudkan revolusi mental.

"Seharusnya ide-ide terkait revolusi mental juga harus berhubungan dengan orang dan struktur kabinet yang diusung," katanya di Banda Aceh, Senin (27/10/2014).

Seperti diketahui Rini yang juga mantan Menteri Perindustrian diduga terbelit beberapa masalah hukum, seperti kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), penjualan aset pabrik guna Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), dan pembelian pesawat Sukhoi.

Askhalani menilai Jokowi sia-sia saja meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kalau masih meloloskan menteri yang terjerat hukum.

Bahkan dia menduga pengangkatan Rini dalam kabinet kerja, akibat Jokowi tersandera dengan orang terdekatnya sehingga rekomendasi KPK terabaikan.