Rezim Jokowi Jangan Main Kasar soal Kisruh Partai Golkar

JAKARTA - Partai Gerindra turut angkat bicara soal konflik internal yang terjadi pada Partai Golkar lantaran kedua partai tersebut tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan konflik internal partai beringin itu merupakan sisa-sisa konflik Pilpres 2014.

"Dinamika politik pasca Pilpres 2014 lalu nampaknya akan terus memanas seiring belum selesainya kontestasi antara dua kubu politik secara substansial. Jokowi memang telah bertemu Prabowo, Ical, dan petinggi KMP lainnya, namun sangat terasa ada pihak-pihak yang tidak senang jika KMP dan kekuatan penyeimbang di luar pemerintah tetap eksis dan menjadi kuat secara politik," kata Habiburokhman dalam keterangannya yang diterima Okezeone, Rabu (26/11/2014).

Pihaknya pun khawatir akan adanya upaya-upaya main kasar guna melemahkan pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. "Dugaan upaya main kasar yang terbaru adalah upaya pelemahan Partai Golkar dengan tidak memberikan izin Munas yang akan dilaksanakan di Bali sebagaimana disampaikan oleh Menkopolhukam," ucapnya.

"Kami perlu ingatkan Menkopolhukam bahwa sudah hampir dua puluh tahun kita hidup di era reformasi dimana tidak diperlukan izin penguasa bagi parpol untuk melaksanakan kegiatan politkk seperti Munas sebagaimana halnya di masa orde baru dahulu," imbuhnya.

Penghapusan perizinan untuk melakukan aktivitas politik, sambungnya, sudah lama dilakukan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Jangankan untuk kegiatan seperti Munas yang hanya berupa rapat di ruangan tertutup dan hanya diikuti sedikit orang, kegiatan seperti unjuk rasa yang melibatkan puluhan ribu orang saja tidak perlu izin, hanya perlu pemberitahuan ke kepolisian," terangnya.

Kekhawatiran timbulnya kerusuhan karena pelaksanaan Munas, kata Habiburokhman, adalah penghinaan terhadap kecerdasan masyarakat Indonesia yang telah terbiasa berpolitik secara dewasa. Harus digarisbawahi bahwa pelarangan terhadap aktivitas politik adalah pelanggaran HAM serius dan sekaligus pelanggaran hak konstitusi rakyat.

Dirinya pun menyayangkan sikap yang diambil Presiden Jokowi yang melarang Menteri untuk hadir memenuhi panggilan DPR. Menurutnya, alasan yang Jokowi kemukakan juga terkesan seadanya dengan mengatakan menunggu selesainya konflik di DPR. "Tindakan ini berpotensi menjadi pelanggaran konstitusi yang serius karena DPR adalah lembaga tinggi negara yang diberi hak oleh konstitusi untuk mengawasi jalannya pemerintahan," kata dia.

"Kami ingatkan agar rezim Jokowi tidak mengulangi praktik-praktik politik kasar seperti rezim orde baru. Demokrasi dan reformasi yang kita rasakan saat ini adalah buah dari perjuangan sangat panjang yang bahkan mengorbankan darah dan tenaga. Perbedaan sudut pandang politik adalah hal biasa dan juga harus disikap dengan biasa. Tindakan-tindakan politik kasar seperti intervensi terhadap partai politik dan pelemahan DPR pasti akan menuai perlawanan dari rakyat," pungkasnya. (ang)