Rezim Jokowi Jangan Main Kasar soal Kisruh Partai Golkar

"Jangankan untuk kegiatan seperti Munas yang hanya berupa rapat di ruangan tertutup dan hanya diikuti sedikit orang, kegiatan seperti unjuk rasa yang melibatkan puluhan ribu orang saja tidak perlu izin, hanya perlu pemberitahuan ke kepolisian," terangnya.

Kekhawatiran timbulnya kerusuhan karena pelaksanaan Munas, kata Habiburokhman, adalah penghinaan terhadap kecerdasan masyarakat Indonesia yang telah terbiasa berpolitik secara dewasa. Harus digarisbawahi bahwa pelarangan terhadap aktivitas politik adalah pelanggaran HAM serius dan sekaligus pelanggaran hak konstitusi rakyat.

Dirinya pun menyayangkan sikap yang diambil Presiden Jokowi yang melarang Menteri untuk hadir memenuhi panggilan DPR. Menurutnya, alasan yang Jokowi kemukakan juga terkesan seadanya dengan mengatakan menunggu selesainya konflik di DPR. "Tindakan ini berpotensi menjadi pelanggaran konstitusi yang serius karena DPR adalah lembaga tinggi negara yang diberi hak oleh konstitusi untuk mengawasi jalannya pemerintahan," kata dia.

"Kami ingatkan agar rezim Jokowi tidak mengulangi praktik-praktik politik kasar seperti rezim orde baru. Demokrasi dan reformasi yang kita rasakan saat ini adalah buah dari perjuangan sangat panjang yang bahkan mengorbankan darah dan tenaga. Perbedaan sudut pandang politik adalah hal biasa dan juga harus disikap dengan biasa. Tindakan-tindakan politik kasar seperti intervensi terhadap partai politik dan pelemahan DPR pasti akan menuai perlawanan dari rakyat," pungkasnya. (ang)

(Dede Suryana)