JAKARTA - Instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, kepada Kapolri Jenderal Sutarman untuk melarang penyelenggaraan Munas Partai Golkar, dipertanyakan.
Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo, mengatakan dalam sejarah perpolitikan di Indonesia seorang menteri tidak bisa mengintervensi kebijakan partai yang sudah sesuai prosedur dan konstitusi partai.
"Justru pernyataan Menko Polhukam harus dipertanyakan ada kepentingan apa ikut obok-obok Partai Goklar dengan alasan yang tak bisa diterima oleh logika politik?" ungkap Firman kepada Okezone, Rabu (26/11/2014).