Menteri Kabinet Jokowi Tidak Kompak

Habiburokhman menambahkan, jika benar-benar dilaksanakan dengan serius aksi tersebut, maka akan menegakkan wibawa pemerintah di mata dunia internasional. Namun, sebaliknya bisa ditertawakan bangsa lain bila dalam hal penegakan hukum saja pejabat negara tidak satu suara.

"Sedangkan yang paling mutakhir adalah soal penghapusan lembaga-lembaga nonstruktural dengan alasan efisiensi. Di saat Presiden Jokowi membubarkan lembaga-lembaga nonstruktural tersebut, Menteri Hukum dan HAM justru membentuk tim khusus untuk menganalisa kasus kisruh kepengurusan DPP Partai Golkar," bebernya.

Menurutnya, kerja tim khusus tersebut mirip dengan lembaga nonstruktural karena mengerjakan hal-hal yang menjadi wewenang kementerian. Alangkah lebih baik kata dia, jika menteri tersebut berdayakan staf yang ada di kementerian karena memang itu tugas mereka.

"Fenomena ketidakkompakan anggota kabinet Jokowi ini merupakan hal baru bagi kita. Di era presiden-presiden sebelumnya hal seperti ini tidak pernah terjadi. Ketidakkompakan tersebut pastinya akan membawa dampak negatif bagi negara. Roda pemerintahan akan sulit berjalan dengan baik jika para menteri justru saling bantah satu sama lain," tutupnya.

(Rizka Diputra)