Buka Cabang di Daerah, KPK Tunggu Persetujuan DPR

Lebih lanjut dia juga menyoroti beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh lingkaran kepala daerah terutama di Provinsi Sulawesi Selatan.

"Sebagian ada yang dikirim ke KPK dan sebagian lagi ke Kejaksaan. Tinggal kita lihat nanti mana yang ditangani Kejaksaan yang KPK tidak tangani dan kemudian mungkin yang dilapor ke KPK kita melakukan pendalaman," papar mantan aktivis ini.

Dua kasus dugaan korupsi yang dimaksud Samad yakni proyek mercusuar pembangunan Central Point Indonesia (CPI) yang masih didalami di bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

Sedangkan kasus PDAM dikatakannya sudah ditangani, namun perkembangan penyidikannya baru mencapai kisaran kualitatif 45 persen. "(Nanti kalau-red) 60 (persen-red) baru ada penahanan. Itu kasus korupsi di Makassar," tukasnya.

(Rizka Diputra)