Pemerintahan Jokowi-JK Pelit

Apung menambahkan, dalam kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015, terdapat tambahan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp20 triliun. Namun, peningkatan tersebut dibarengi dengan penurunan DBH sebesar Rp15,1 triliun.

"Semula Rp127,7 triliun di APBN 2015, tapi menjadi Rp112,6 trilyun di APBN-P," imbuhnya.

Akibatnya, Apung mengatakan, ruang gerak fiskal Kabupaten/Kota akan semakin sempit. Sementara dampaknya ialah pembangunan nasional akan dijalankan oleh pemerintah pusat melalui kementerian atau lembaga yang ditunjuk.

"Ini kan bertolak belakang dengan otonomi daerah, artinya kembali sentralistik," pungkasnya. (ang)

(Fahmi Firdaus )