Menkumham Layak Dicopot

JAKARTA - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melayangkan kritik keras atas sejumlah keputusan kontroversial Menkumham Yasonna Laoly. Dalam kaitan ini Menkumham layak dicopot dari jabatannya karena sudah membuat resah.

Tidak hanya sekali saja sepak terjang Menkumham mendapat sorotan. Mulai dari ikut andil dalam kisruh PPP dan Partai Golkar, hingga yang terbaru ialah ihwal rencana memberi remisi para narapidana korupsi. Terkait rencana remisi, kritikan disampaikan oleh banyak pihak, termasuk dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

“Apa yang dilakukan oleh Menkumham ini sarat kepentingan dan muatan politis, bahkan tidak berlandaskan hukum sama sekali. Jelas-jelas remisi sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang digelorakan oleh Presiden Jokowi dalam program Nawa Cita-nya,” ujar Ketua Departemen Humas PP KAMMI Riyan Fajri melalui keterangan tertulis.

Dalam sembilan program atau Nawa Cita Jokowi-JK itu, terang Riyan, disebutkan pada poin kedua (Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya) dan poin keempat (Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya).

Riyan meyakini, kebijakan remisi terhadap koruptor sangat tidak disukai publik dan cenderung mengurangi kepercayaan publik kepada pemerintahan Jokowi-JK. “Jika sudah bertentangan dengan semangat Jokowi, lalu mengapa ide ini digelontorkan oleh Menkumham? Alasan logisnya, mungkin itu demi kepentingan politis atau transaksional saja,” ujarnya.

Riyan menambahkan, kinerja buruk Yasonna Laoly sebagai menjadi Menkumham menambah deret negatif pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mengusungnya setelah sebelumnya partai itu disebut-sebut sebagai partai terkorup berdasarkan survei ICW pada 2012 hingga 2014. “KAMMI tidak ingin adanya kebijakan-kebijakan bodoh yang dilakukan oleh menteri-menteri tidak jelas. Jika masih ada menteri seperti yang itu, layaknya dicopot saja,” tegas Riyan.

Belum setahun Kabinet Kerja Jokowi–JK melaksanakan tugas, Riyan menilai, beberapa kementerian mendapatkan sorotan publik. Adapun Kementerian Hukum dan HAM, dalam pandangan KAMMI, merupakan kementerian yang paling tidak jelas kinerjanya. Oleh karena itu, simpul Riyan, KAMMI menuntut agar Jokowi mengevaluasi kinerja kabinet, khususnya Menkumham yang sangat perlu di-reshuffle.

(Muhammad Saifullah )