Daftar Menteri Offside di Kabinet Jokowi

Kemudian, Andi juga menyebut kalau Komjen Pol Badrodin Haiti bukan Pelaksana tugas Kapolri tetapi tetap menjadi Wakapolri. Hal ini telihat aneh dan dikritik pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, karena Badrodin menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Kapolri.

- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, sempat di-bully saat mengomentari bencana longsor di Banjarnegara. Puan dalam akun twitter-nya @PuanMaharani25 menyebut lokasi Banjarnegara di Jawa Barat. Padahal seharusnya di Jawa Tengah. Alhasil, putri Megawati Soekarnoputri itu di-bully para netizen.

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamongan Laoly. Menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menuai polemik di awal kepemimpinannya, pertama terkait dengan dikeluarkannya SK pengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar. Lalu, soal pemberian remisi koruptor, dirinya dianggap pro terhadap koruptor, dan dianggap tidak paham soal PP Nomor 99 Tahun 2012.

Menurut pengamat politik asal Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan, tindakan dan perbuatan para menteri Jokowi ini telah menunjukan kemampuan dan kapasitasnya.