Pemerintah Diminta Evaluasi Persoalan TKI

JAKARTA - Hukuman mati yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Siti Zaenab dan Karni, di Arab Saudi harus menjadi pelajaran bagi pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tanpa harus mencari "kambing hitam".

Juru bicara Aliansi Tenaga Kerja Indonesia Menggugat (ATKIM), Yusri Al Bima berharap, pemerintah segera mengevaluasi persoalan TKI dari hulu sampai ke hilir. Terlepas dari tindakan pemerintah Arab Saudi yang tidak menginformasikan pelaksanaan eksekusi mati ke perwakilan pemerintah Indonesia maupun pihak keluarga.

"Tapi yang jelas kami sangat berharap evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (19/4/2015).

Yusri menambahkan, solusi yang ditawarkan DPR dan DPD dengan menghentikan pengiriman TKI ke Timur Tengah bukanlah cara yang tepat. Sebab, itu akan menimbulkan masalah baru mengingat pemerintah belum bisa menyediakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia dengan maksimal.

"Stop, silakan saja menghentikan pengiriman TKI ke Timur Tengah tapi pemerintah harus mempunyai solusi di dalam negeri. Jadi problem selama ini yang saya amati bahwa pemerintah sangat bersemangat ingin 'membegal' hak kerja warga negara ke luar negeri. Namun, pemerintah tidak punya solusi di dalam negeri ini yang mesti dipikirkan," katanya.