Masuk DK PBB, RI Yakin Dapat Dukungan

JAKARTA – Pada Konferensi Asia-Afrika (KAA) 2015, Indonesia terus menggalang dukungan untuk masuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Kendati menerima tekanan pasca-eksekusi mati dini hari tadi, RI diyakini mendapat dukungan dari negara-negara sahabat.

Sebagaimana diberitakan, Pemerintah Indonesia baru saja mengeksekusi delapan terpidana mati kasus narkoba di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Hal itu diduga akan membuat Indonesia sulit menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Armanantha Nasir yakin peluang Indonesia untuk masuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB masih terbuka.

“Kita akan terus berupaya mendapat dukungan dari negara sahabat untuk pencalonan kita di DK PBB pada 2019–2020,” demikian pernyataan Armanantha kepada wartawan di Kantor Kemlu, Rabu (29/4/2015).

Menurut diplomat yang akrab disapa Tata tersebut, hal itu disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam KAA saat mengadakan pertemuan bilateral. Termasuk, dalam dukungan tingkat wakil menteri luar negeri dengan menteri luar negeri, serta wakil presiden dan presiden.

“Dalam kesempatan itu disampaikan rencana Indonesia adalah meminta dukungan, dan saat itu tanggapan sangat positif untuk mendukung kita (masuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB),” sambungnya.