Kritik Pedas Rieke untuk Jokowi

"Saya sangat berharap kebijakan itu betul-betul berpijak pada konstitusi, bukan karena opini publik yang digulirkan oleh sekelompok orang tertentu," katanya.

Menurutnya, persoalan harga BBM ini sudah jelas dilarang oleh konstitusi untuk diserahkan pada mekanisme pasar, ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat kecil. Keputusan harga BBM sudah jelas dalam fatwa dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Rieke juga tidak menampik, dalam menjalankan roda pemerintahan, Jokowi tidak lepas dari segala intervensi, termasuk intervensi dari partai politik, dalam hal ini PDIP. Menurutnya, intervensi itu sah-sah saja karena memang Jokowi adalah petugas partai. Tugas Jokowi, jelas Rieke, adalah menjalankan kontrak politik dari partai.

Namun, intervensi itu boleh saja sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. "Kami petugas partai. Intervensi tidak apa-apa, sepanjang konstitusi memperbolehkan," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )