Pergantian Raja Memang Indentik dengan Konflik

YOGYAKARTA - Sejak zaman dulu, setiap kesultanan pasti mengalami konflik internal terkait dengan penerus takhta. Namun, jika dulu pertikaian hingga berdarah-darah, saat ini hal itu seharusnya sudah tidak berlaku.

"Ada jalan lain yang lebih manusiawi dan beradab yang bisa ditempuh," kata Tunjung Sulaksono, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Internal Keraton, kata dia, seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Jangan sampai yang terjadi di masa lalu terulang kembali di masa sekarang, karena permasalahan suksesi yang belum terselesaikan.

Dari segi tatanan pemerintahan, konflik yang terjadi di internal Keraton secara tidak langsung berimbas pada masyarakat Yogyakarta. Sebab, Keraton sudah terintegrasi dengan Pemerintah Daerah, sehingga apapun yang berkaitan dengan Keraton, berkaitan langsung dengan kepentingan publik di Yogyakarta.

"Integritas ini dengan adanya UUK DIY, salah satunya Sultan yang bertahta sebagai Gubernur DIY," jelasnya.

Lalu, keluarnya sabda raja kedua juga terkait suksesi (pergantian kekuasaan), putri sulungnya calon pewaris takhta. Karena terkait dengan suksesi inilah maka berpengaruh pada masyarakat.

"Mau tidak mau hal ini melibatkan masyarakat baik secara psikologis atau pun kepentingan-kepentingan lainnya," jelasnya.

Karena calon Sultan berikutnya juga berkaitan dengan siapa yang akan memimpin Yogyakarta selanjutnya setelah Sultan HB X.

Adanya sabda raja seolah sebagai jalan mulus untuk melakukan suksesi dengan memberikan gelar Mangkubumi kepada putri sulungnya. Hal ini pun menurutnya kian membuktikan bahwa Sultan memang ingin menjadikan GKR Pembayun sebagai Putri Mahkota.

Masalah yang muncul kemudian adalah jika GKR Pembayun ini juga didaulat menjadi Gubernur Yogyakarta. Padahal, dari Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY sudah ditetapkan bahwa Gubernur Yogyakarta itu haruslah seorang laki-laki.

"Sisi lain, masih ada saudara-saudara Sultan yang laki-laki memiliki hak untuk itu. Beda kalau Sultan memang tidak punya saudara laki-laki, sehingga hal inilah yang kemudian juga memicu konflik di kalangan internal," ujarnya.

Masyarakat Yogya terpaksa ikut melibatkan diri karena masalah internal Keraton. Sebab, sebenarnya bukan karena soal sensitif gender, tapi ini lebih pada masalah budaya, tradisi, dan adat," ungkapnya.

Dia berharap konflik internal di Keraton dapat segera diselesaikan. Selain itu, peugeran yang selama ini masih bersifat internal Kraton juga dapat disampaikan secara terbuka pada publik. Sebab, banyak masyarakat bingung sebenarnya suksesi Kraton itu seperi apa.