SEBAGAI salah satu usaha menegaskan eksistensi kedaulatan Republik Indonesia (RI) yang sudah dicetuskan lewat Proklamasi 17 Agustus 1945, Perdana Menteri (PM) Sutan Sjahrir mencetuskan inisiatif bantuan pengiriman beras untuk salah satu negara sahabat, India.
Seperti dikutip buku ‘Kronik Revolusi Indonesia’, usaha yang populer disebut “Diplomasi Beras” itu pun disepakati pada 18 Mei 1946 dan ditandatangani perwakilan India, K.L. Punjabi sehari setelahnya.
Belanda yang tahu upaya Sjahrir itu bukan main berangnya. Reaksinya pun berbuah sejumlah usaha sabotase agar pengiriman 500 ribu ton beras itu gagal. Seperti yang dilakukan kapal patroli Belanda di dekat Pelabuhan Cirebon, ketika kapal India tengah membongkar 12 ribu ton goni untuk kemudian diisi beras.
Kapal patroli Belanda itu mondar-mandir dekat Pelabuhan Cirebon untuk menggertak kapal India yang sayangnya “kelakuan” Belanda itu tak berhasil.
Sementara di Pelabuhan Banyuwangi, Belanda menyerang pada 5 Juli. Akibatnya, pelayaran kapal India dari Banguwangi dibatalkan, sebelum bisa dilakukan lagi usai sekutu turun tangan.
Kendati begitu, 10 hari kemudian kapal-kapal perang Belanda menembaki lagi Pelabuhan Banyuwangi. Insiden tak hanya datang dari pihak Belanda, tapi juga dari konflik internal.
Ketika PM Sjahrir ingin mengecek kerusakan Pelabuhan Banyuwangi, rombongannya dicegat dan kemudian Sjahrir diculik “kelompok kiri” di Solo, yang ditengarai dikomandoi Tan Malaka.
Pihak India sempat “gamang” akibat kejadian yang kemudian jadi klimaks “Kudeta 3 Juli 1946” itu. Namun Presiden Soekarno lewat radiogramnya kepada K.L. Punjabi, menegaskan bahwa peristiwa itu tak berkaitan dan tak menurunkan niat pemerintah Indonesia merampungkan “diplomasi beras” tersebut.
(Randy Wirayudha)