Abaikan Konflik Rohingya, Myanmar Hanya Serius Tanggapi Pengungsi

YANGON - Pemerintah Myanmar mengaku telah berupaya keras mencegah kasus perdagangan manusia yang terjadi di negara bagian Rahkine, Myanmar. Pernyataan ini disampaikan menyusul absennya Myanmar dalam pertemuan pembahasan pengungsi Rohingya antara tiga negara tetangga Myanmar di Malaysia pada Rabu (20/5/2015).

"Pemerintah negara bagian Rakhine dan departemen terkait telah berusaha dengan tekun mencegah penyelundupan imigran gelap melalui laut. Pemerintah juga telah mengambil sikap tegas dalam menjaga hukum dan keamanan setiap orang yang tinggal di sana," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, seperti dilansir Bloomberg, Rabu (20/5/2015).

Pemerintah Myanmar menyangkal ada konflik Rohingya yang terjadi di Rakhine. Dia hanya mengatakan, permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut hanyalah kasus perdagangan manusia.

"Pencegahan penyelundupan manusia dan imigran gelap telah dilakukan di seluruh penjuru negeri," tegasnya tanpa mengungkapkan konflik etnis Rohingya di Rakhine.

Sebagaimana diketahui, bentrokan berdarah antara warga mayoritas Buddha dan warga minoritas Muslim kerap terjadi di Rakhine. Pada 2012, Pemerintah Myanmar menetapkan status darurat usai pecahnya kerusuhan antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine. Bentrokan tersebut menewaskan 56 jiwa dan menyebabkan sekira 2.000 rumah warga terbakar.