Nuning mengingatkan, peraturan mengenakan jilbab ini jangan sampai memunculkan masalah-masalah sosial dan juga sentimen agama. Untuk itulah, TNI, lanjut Nuning perlu mempertimbangkan secara matang dalam mengeluarkan kebijakan mengenakan jilbab bagi prajurit perempuan.
"Masalah hijab ini sensitif, jangan sampai ada ketersinggungan," tutur Nuning.
Sebelumnya isu jilbab untuk prajarit perempuan ini berawal dari pernyataan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang membolehkan prajurit perempuan TNI atau Wanita TNI (Wan TNI) mengenakan jilbab saat bertugas beberapa waktu lalu yang disambut sukacita.
Namun, sukacita itu tak berlangsung lama, pasalnya TNI melalui Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia Mayor Jenderal M Fuad Basya, mengklarifikasi pernyataan Panglima TNI, bahwa jilbab yang diperbolehkan bukan untuk pakaian dinas, tetapi hanya untuk pakaian sehari-hari.
(Fiddy Anggriawan )