“Pengangkatan kepala BIN juga menjadi paradoks bagi PDIP dan Megawati sendiri. Sebagai korban dari peristiwa penyerangan tersebut sepantasnya PDIP selaku partai pengusung Presiden Jokowi dan serta Jokowi sendiri untuk menghindari memilih pejabat kepala BIN yang pernah gagal melindungi kantor DPP PDI dari serangan. Apalagi dalam penyerangan itu diduga kuat terdapat kasus pelanggaran HAM,” tegasnya.
Al Araf menambahkan, dengan mengangkat Sutiyoso sebagai kepala BIN memperlihatkan bentuk bagi-bagi jabatan dan bukan didasarkan pada pertimbangan yang objektif. Sementara, banyak calon lain yang lebih pantas menduduki jabatan kepala BIN dibanding Sutiyoso.
“Lebih dari itu, pengangkatan kepala BIN yang berasal dari pimpinan partai politik dalam hal ini Sutiyoso yang saat ini menjabat ketua umum partai politik tentu dikhawatirkan akan meletakkan BIN dalam ruang yang politis. Seharusnya kepala BIN tidak dijabat oleh orang yang berasal dari pimpinan partai politik untuk menghindari ruang politis di BIN. Dengan kondisi ini, sulit dipastikan BIN akan bebas dari ruang politisasi,” tuturnya.
(Muhammad Saifullah )