Menteri Rini Dianggap Layak Diganti

JAKARTA - Di tengah mencuatnya isu reshuffle kabinet, ada sejumlah menteri yang dianggap layak diganti lantaran kinerjanya belum optimal dan jauh dari ekspektasi publik. Salah satu yang santer dinilai layak diganti ialah Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Pengamat politik Arbi Sanit menyebut, Menteri Rini layak diganti dari jajaran menteri penghuni Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK.

“Harusnya, normalnya, dia dikeluarkan dari kabinet, karena dia sudah di posisi kontroversi secara publik, presiden dan partai pendukung,” ucap Arbi, Jumat (19/6/2015).

Menurutnya, Rini juga disebut-sebut sebagai orang yang membuat hubungan antara Jokowi dengan Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menjadi kurang harmonis, sejak pemerintahan Jokowi berdiri.

"Rini menjadi sandungan antara Jokowi dengan Megawati. Sekarang karena sudah diangkat (menteri), Jokowi mempertahankan menterinya‎," ucap dia.

‎Dia menambahkan, hingga kini, Jokowi masih belum memberikan sinyal kepastian kapan dilakukan perombakan kabinet.

Menurutnya, keberadaan menteri yang tidak perform, dan masih dipertahankan dalam kabinet, maka dengan sendirinya akan menjadi ganjalan bagi parpol pendukung pemerintah, khusunya PDIP.

Sementara itu, ‎Direktur Indonesian Club, Gigih Guntoro setuju jika Menteri Rinidiganti. Apalagi, di tengah mencuatnya kerja sama pemerintah dengan perusahaan swasta yang membangun pusat bank data, di Singapura.

“Undang-Undang Intelijen Negara yang menjelaskan bahwa barang siapa lalai menjual rahasia negara akan dipenjara selama tujuh tahun,” sebut Gigih.

Langkah Menteri BUMN, Rini Soemarno yang menggandeng SingTel dan meletakkan data e-goverment di Singapura dinilai mengancam rahasia negara. Presiden Jokowi pun didesak untuk segera bersikap tegas dengan melakukan reshuffle terhadap yang bersangkutan.

Teranyar, sejumlah orang berasal dari Indonesian Club (IC) melaporkannya ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Mereka melaporkan Rini karena diduga menjual rahasia negara melalui persetujuan kerja sama antara PT Telkom Indonesia dengan perusahaan telekomunikasi asal Singapura, Singtel.

IC memandang Rini telah menabrak sejumlah aturan dalam Undang-Undang terkait intelijen negara, meskipun sejumlah pihak menganggap lumrah informasi yang diberikan itu dalam kerja sama dan dalam konteks business to business.