Mendagri Tolak Pengunduran Diri Kepala Daerah Jelang Pilkada

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dipastikan tidak akan menerima pengunduran diri kepala daerah. Pasalnya, diduga pengunduran diri itu terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.

"Saya sebagai Mendagri akan menolak pengunduran diri itu. Apalagi kalau DPRD juga tidak setuju," ujar Tjahjo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Menurutnya, seorang kepala daerah tidak bisa mundurkan diri sembarangan. Apalagi, mekanisme pengunduran diri seorang kepala daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang ini telah dua kali mengalami perubahan, yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.

Tentang pengunduran diri kepala daerah diatur dalam pasal 78 dan 79 UU tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, seorang kepala daerah bisa mundur dengan tiga alasan yakni; meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.

Untuk alasan permintaan sendiri, diatur hanya boleh dilakukan bila ada kepentingan politik lebih besar dari sekadar Pilkada. "Kita sudah melakukan langkah-langkah bersama KPU dan Bawaslu, lagi pula ada UU-nya. Nanti kita beri sanksi," ucapnya.

Menteri Tjahjo juga mengingatkan, bahwa seharusnya kepala daerah konsisten dangan jabatan yang diemban selama lima tahun. Hal ini karena publik telah memberi amanah tersebut kepada mereka.

"Dia kan punya kontrak lima tahun dengan masyarakat di daerahnya, harus konsisten dong," tegas Tjahjo.