Dari Sisi PAD, Madura Masih Belum Layak Jadi Provinsi

SURABAYA - Pembentukan Madura menjadi provinsi sedang hangat diperbincangkan menyusul deklarasi yang dilakukan oleh Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M). Apalagi, Presiden Joko Widodo merestui pembentukan itu dengan persyaratan.

Persyaratan daerah untuk menjadi sebuah provinsi selain dilihat dari kewilayahan, juga terdapat pertimbangan mengenai pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, PAD digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dalam satu daerah.

Menurut pengamat ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Wasiaturrahma, kemampuan Madura dari sisi PAD masih jauh dari kata layak untuk menjadi sebuah provinsi.

"Dari empat kabupaten di Pulau Madura hanya Kabupaten Sumenep yang memiliki PAD cukup besar karena hasil dari migas," kata Wasiaturrahma.

Kata Perempuan yang juga Dosen Ekonomi Bisnis Fakultas Ekonomi Unair ini, belum saatnya Madura melepaskan diri dari Jawa Timur. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana mengembangkan potensi yang ada di Madura agar bisa maju.

"Madura harus sadar diri, karena potensi ekonominya masih belum cukup baik untuk menjadi provinsi," pungkasnya.

Sementara itu, data yang dihimpun Okezone, pada tahun 2014 PAD Kabupaten Bangkalan Rp130.627.988.647.66, atau 106,73 persen dari patokan target yang dibebankan oleh Pemkab dan DPRD sebesar Rp122.387.965.243,46.

Kemudian Kabupaten Sumenep pada tahun 2014 sebesar Rp1,647 triliun. Jumlah ini melampui target sebesar Rp41,158 miliar atau 102,56 persen.

Selanjutnya Kabupaten Pamekasan, pada 2014 total PAD tercapai Rp123 miliar. Sementara Kabupaten Sampang total PAD 2014 sebesar Rp1.157.613.814.413.

(Risna Nur Rahayu)