Reshuffle Kabinet Kerja Harusnya Tanpa Kompromi

JAKARTA - Isu reshuffle kabinet terus bergulir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar dirinya tak didikte dalam merombak Kabinet Kerja.

Menyikapi hal itu, Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yudha, mengatakan reshuffle yang ideal memang harus bersih dari intervensi. Namun, kenyataannya tidak demikian.

"Itu tataran ideal (dalam merombak kabinet), tidak boleh diganggu siapa pun. Akan dibentuk koalisi tanpa syarat, kabinet tanpa syarat. Kalau melihat realitasnnya, ini tidak bisa terjadi," ujarnya, Sabtu (9/1/2016).

Hanta justru menilai pada tataran realitas, reshuffle justru penuh unsur kompromi. "Akan beda maknanya jika Presiden mengatakan 'Jangan dikte saya'. Itu sebuah peringatan ke eksternal,” ucapnya.

“Ada yang lebih menarik jika dia melakukan penegasan sikap: 'Saya tidak bisa didikte'. Itu maknanya akan beda. Itu merepresentasikan saya strong leadership (pemimpin yang kuat). Namun, bisa disadari hal itu tidak bisa sepenuhnya diterapkan," tambah Hanta.

Oleh karena itu, ia menyimpulkan siapa pun Presiden yang berkuasa dalam sistem presidensial setengah hati yang diterapkan di Indonesia, itu akan terbelenggu manuver partai politik.

(Khafid Mardiyansyah)