Periskop: Target dan Pencegahan KPK di 2016 (1)

JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menggodok rencana kerja sepanjang 2016. Hal itu, dilakukan untuk memetakan wilayah yang akan dibidik lembaga antirasuah selama setahun ke depan.

Konsolidasi internal dimulai sejak Pimpinan KPK periode 2015-2019 dilantik oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Ketua KPK, Agus Rahardjo usai serah terima jabatan dengan pimpinan sebelumnya mengatakan, bakal lebih dulu melakukan penyatuan visi dan misi antar pimpinan dan jajaran lainnya.

"Karena sebelumnya berbeda-beda. Itu menjadi kesatuan yang tak boleh dilupakan, tujuannya kan ingin meperbaiki dan memperkuat," ujar Agus di Gedung KPK.

Bahkan, Agus ketika itu, menyatakan siap mengundang para ahli dibidangnya masing-masing untuk berdiskusi dalam menyusun rencana kerja KPK. Pasalnya, muncul nada sumbang yang meragukan dirinya serta empat pimpinan lain dalam memimpin lembaga anti korupsi tersebut.

Sudah hampir tiga minggu berlalu pasca dilantik, punggawa baru KPK ini masih belum rampung membahas kerja-kerja pemberantasan korupsi. Sejumlah mantan pimpinan hingga penasihat KPK, serta tokoh silih berganti hadir dalam proses induksi.

Kelima Pimpinan KPK itu juga sudah roadshow ke lembaga penegak hukum, seperti Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi hingga Komisi Yudisial. Sejumlah program baru bakal dirancang antar lembaga hukum itu dibawah pimpinan baru.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menuturkan kepada Okezone, pemetaan wilayah pemberantasan korupsi masih disusun pihaknya sampai hari ini. Dia menargetkan, dalam beberapa hari ke depan sudah selesai dan bisa disampaikan ke masyarakat.

Menurut Laode, secara garis besar dalam pembahasan yang sudah berlangsung itu, pihaknya bakal fokus terhadap praktik korupsi di wilayah Sumber Daya Alam (SDA), pemasukan pajak, hingga pencucian uang hasil tindak pidana korupsi.

"Petanya sedang disusun, tapi kami akan fokus pada natural resources, tax and money laundering," ujarnya.

Mengapa itu menjadi fokus para punggawa baru lembaga antirasuah? "Karena itu sumber APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," jawab Laode singkat.

Sementara, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengakui, perlu adanya inovasi dan optimalisasi dalam upaya pemberantasan korupsi, baik penindakan maupun pencegahan. Hal itu, nantinya dikaitkan dengan waktu serta masalah prioritas.

"Intinya kita akan upayakan, lakukan sejumlah inovasi dan optimalisasi dalam penindakan dan pencegahan yang dikaitkan dengan variabel waktu dan perioritas," terang Saut.

Dia masih belum mau bicara banyak soal kasus-kasus yang saat ini masih berjalan di lembaganya. Saat disinggung, kasus besar, seperti kasus Bank Century, kasus BLBI, hingga kasus Hambalang mana yang akan diselesaikan tahun ini, Saut menjawab diplomatis.

"Masih kita diskusikan, dimana akan unsur pimpinan masih membahas lebih lanjut. Sabar ya," tukasnya.

Persiapan para Pimpinan baru KPK ini setidaknya perlu diapresiasi. Saat bertandang ke Mabes Polri, kedua lembaga penegak hukum yang akrab 'bertikai' itu sepakat membuat tim reaksi cepat pemberantasan korupsi. Bahkan, Kapolri Jendral Badrodin Haiti siap mengirim para penyidiknya ke KPK.

Tak sampai disitu kesiapan, para nahkoda baru itu membawa 'kapal' pemberantasan korupsi terus berlayar. Saat menyambangi Kejagung, Pimpinan KPK itu menyampaikan permintaan penambahan personil Jaksa untuk memperkuat lembaga yang sudah berdiri 12 tahun ini.

(Fransiskus Dasa Saputra)