JAKARTA - Sistem manajemen konflik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) harus diperbaiki. Hal itu terkait dua menteri di Kabinet Kerja yang saling silang pendapat di muka publik.
Bahkan, hal tersebut dapat mengancam visi dan misi untuk menjalankan pemerintahan sesuai Nawacita yang digaungkan Jokowi.
"Nawacita dan visi maritim Presiden Jokowi bisa terganggu akibat kinerja menteri yang tidak produktif dan hanya berkonflik di kabinet," ujar Presiden Indonesia Port Watch (IPW) Syaiful Hasan di Jakarta, Rabu (9/3/2016).
Terlebih lagi, kata dia, lingkaran di kementerian tersebut telah mempertaruhkan kredibilitas pemerintahan di mata publik.
"Oversight Committee Pelindo II merupakan salah satu lingkaran di Kementerian BUMN yang diduga terlibat pelanggaran perpanjangan kontrak JICT," terangnya.
Menurutnya, menteri dan pihak terkait kasus Pelindo II dan Freeport harusnya menunjukkan sikap kenegarawanan dengan melepas jabatannya. "Sehingga, visi Jokowi dalam mewujudkan Nawacita dan pembangunan maritim nasional dapat diimplementasikan," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )