Kelanjutan Proyek Kereta Cepat di Halim Bergantung Presiden

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyerahkan sepenuhnya proyek kereta cepat yang menjadikan kawasan Lanud Halim Perdanakusuma sebagai stasiun awal ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

"Kita sebagai bawahan harus menyarankan, suka tidak suka harus menyarankan. Tapi, keputusan presiden bukan suka tidak suka, tapi harus dilaksanakan karena presiden berpikir luas dan dibantu staf ahli," ujar Ryamizard di Mako Kolinlamil, Jakarta Utara, Senin (9/5/2016).

Sebelumnya, TNI Angkatan Udara menangkap tujuh orang yang lima di antaranya merupakan warga China‎ karena melakukan pengeboran terkait proyek kereta cepat di kawasan Halim. Pengeboran itu dinyatakan ilegal karena tanpa koordinasi dengan otoritas Bandara Halim Perdanakusuma.

(Baca: Lima WN China Ditangkap di Halim Jadi Tersangka)

‎TNI AU sendiri menyarankan agar proyek kereta cepat yang berada di kawasan militer dikaji ulang. Menhan juga menyerahkan keputusannya ke Presiden Jokowi.

‎"Itu proyek pemerintah, dengan adanya begini ya kita akan kaji dulu. Akan kita sarankan pada presiden untung ruginya. Kalau banyak untungnya TNI AU enggak ada masalah ya enggak masalah. Tapi kalau menganggu ya kita sampaikan pada presiden. Kan keputusan presiden itu," tutupnya.‎

(Salman Mardira)