JAKARTA – Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, hukuman tambahan seperti kebiri kimiawi kepada pelaku kejahatan seksual harus melalui proses peradilan pidana.
"Jadi, tentu ini sekali lagi harus melalui proses peradilan pidana. Kemudian apakah kepada terdakwa diberikan hukuman tambahan atau tidak terkait dengan masalah kebiri kimia ataupun pemberian alat deteksi elektronik, itu adalah keputusan dari hakim," kata Boy di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (27/5/2016).
Dalam mekanisme peradilan, tentunya terdakwa diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) hingga perkaranya inkrah. Oleh karena itu, hukuman tambahan tersebut juga dieksekusi setelah perkara hukum dari pelaku kejahatan seksual itu inkrah.
"Tentunya ada upaya hukum yang dapat dilakukan terdakwa itu tetap berjalan normal. Apakah ingin banding, apakah ingin kasasi, itu adalah upaya hukum. Tentu tetap menunggu sampai adanya keputusan tetap atau inkrah. Jadi, apabila dijatuhkan hukuman tambahan, menunggu sampai keputusan tetap atau inkrah itu barulah eksekusi hukuman bisa dilaksanakan," papar mantan Kapolda Banten tersebut.
(Baca Juga : Gotong Royong, Prinsip Penting Hadapi Kekerasan Perempuan dan Anak)
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak. Salah satu hal yang diatur adalah hukuman tambahan di luar hukuman pokok bagi predator seksual seperti kebiri kimiawi, pengumuman identitas pelaku, dan pemasangan alat deteksi elektronik. (erh)
(Muhammad Saifullah )