Tunjuk Tito Karnavian, Jokowi Rusak Kaderisasi Polri

JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane memastikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki hak prerogratif dalam menentukan jabatan Kapolri kepada Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjend Pol Tito Karnavian.

"Mengangkat dan memberhentikan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. Tapi dalam hal ini seharusnya Presiden memperhatikan jenjang karir dan kepangkatan seperti yang diamanatkan pada Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian," kata Neta kepada Okezone, Jumat (17/6/2016).

Menurut Neta, penunjukkan Tito menjadi orang nomor satu di korps Bhayangkara masih terlalu muda. Sebab, masih terdapat lima angkatan di atas pria asal Sumatera Selatan tersebut. "Artinya pensiunnya masih sangat panjang sampai tahun 2022. Tentu kurang sehat bagi organisasi Polri," sebut Neta.

Neta menjelaskan, saat ini masih terdapat banyak perwira senior yang lebih jauh di atas Tito. Karena itu, mantan Kapolda Papua dan Metro Jaya itu seharusnya mendukung perwira yang lebih senior untuk menjadi Kapolri.

"Tito terlalu junior dan masih banyak senior di atasnya. Sehingga tidak baik bagi organisasi Polri, kalau dipaksakan dan didorong untuk Tito menjadi Kapolri dipastikan dia tidak akan nyaman memimpin para seniornya," urai dia.

Ia menambahkan,‎ Tito seharusnya ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Kapolri di masa mendatang. Sehingga, diharapkan tidak merusak kaderisasi di tubuh korps Adhyaksa.

"‎Kalaupun Tito akan menjadi Kapolri, mungkin bisa saja di masa mendatang mengingat masa pensiunnya masih lama, yakni 2022. Tapi karena ini hak preogatif Presiden sebagai rakyat kita mau bilang apa? Meski Presiden bisa dinilai merusak tatanan dan sistem kaderisasi di Polri," tandasnya.

(Susi Fatimah)