Abaikan Audit BPK, Fadli Zon Sindir KPK Bukan Lembaga Penegak Hukum

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak ada tindak pidana dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pembelian lahan di RS Sumber Waras.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku aneh kepada KPK, padahal dalam audit BPK sudah jelas, pembelian lahan tersebut telah merugikan negara sebesar Rp191 miliar.  (Baca juga: Teman Ahok: Kasus Sumber Waras karena Persoalan Tak Waras!).

"Hasil audit BPK itu harus dikatakan benar, kalau misalkan salah hasil audit itu harus dibuktikan di pengadilan, kalau saya lihat ada yang abaikan audit BPK ini KPK seperti bukan lembaga yudisial," ujarnya dalam diskusi Polemik Sindotrijaya bertajuk 'Mencari Sumber yang Waras' di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (18/6/2016).

Wakil Ketua Partai Gerindra ini juga mengaku aneh, karena dalam membuktikan audit BPK, lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo ini mengundang ahli seputar kasus tersebut.

Karenanya, Fadli mengeluhkan hasil audit dari BPK lantas bisa dibantah hanya karena KPK mendengarkan keterangan ahli.

"Sejak kapan kerugian negara bisa dianulir oleh keterangan ahli, audit BPK harus diterima apa adanya, ini akan mendatangkan persoalan hukum dan ketatanegaraan," tukasnya.