Gerindra Minta Tito Klarifikasi Isu Noken di Papua saat Pilpres

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, ada tiga hal yang perlu diklarifikasi Tito Karnavian sebelum dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan pensiun.

"Pada dasarnya kami mengapresiasi atas dipilihnya Komjen Tito sebagai calon tunggal. Kami, menghormati Presiden Jokowi yang mengusulkan Tito Karnavian atas dasar prestasi dan kapasitasnya yang mumpuni untuk memimpin Polri ke depan," ungkap Andre, Sabtu (18/6/2016).

Namun, kata Andre, ada dua hal yang perlu Komjen Tito klarifikasi kepada masyarakat luas. Pertama soal isu Komjen Tito anti terhadap Islam dengan background sebagai bagian dari Densus 88.

"Isu ini perlu diklarifikasi pada fit and proper di DPR. Komjen Tito juga perlu menyampaikan atau mengklarifikasi ke MUI dan ormas Islam bahwa dia bukan calon Kapolri anti-Islam," tegasnya.

Kedua, lanjut Andre, soal isu netralitas. Sebab, muncul isu waktu Komjen Tito jadi Kapolda Papua memenangkan Presiden Jokowi lewat noken.

"Kami tidak ingin Tito jadi Kapolri juga jadi Timses Jokowi ke depan. Harus diklarifikasi bahwa Komjen Tito tidak berpolitik praktis karena Polri milik rakyat bukan kelompok tertentu," paparnya.

Terakhir, dalam rangka Pilgub DKI Jakarta, Komjen Tito diketahui punya hubungan baik dengan calon petahanan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Ini juga perlu diklarifikasi, jangan sampai Polri ke depan diseret-seret ke Pilkada DKI," pungkas Andre.

(Fahmi Firdaus )