Sementara Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Tjoetjoe Sandjaja Hermanto, menilai sudah seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia darurat hukum dengan banyaknya aparat penegak hukum yang menjadi mafia perkara dan tertangkap tangan menerima suap.
"Menurut saya, tidak ada cara lain untuk membenahi MA (Mahkamah Agung) ini. Ini menurut saya sudah darurat dan tidak tahu sampai kapan menunggu," jelasnya.
Dia meminta Presiden Jokowi mengeluarkan paket kebijakan hukum, seperti halnya mengeluarkan kebijakan paket ekonomi.
"Menurut saya, kalau Presiden Jokowi ini sibuk mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, saya rasa sekarang ini saatnya presiden mengeluarkan kebijakan hukum, tidak ada cara lain, sudah harus disusun," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )