Atas beberapa Kabupaten yang mendapatkan rapor merah (buruk) tersebut, kepala dinas menduga, pemimpin daerah dalam hal ini bupati dari kabupaten dimaksud, telah menggunakan dana kesehatan tersebut untuk dialokasikan agenda lain.
"Jujur saja pemimpin daerah ada yang rubah-rubah uang itu untuk lain-lain. Tidak jelas, Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) turun ke kabupaten minta datanya juga datanya tidak jelas, dengan alasan yang tidak jelas, baku (saling) oper, dari Bapeda, ke Badan Keuangan, lempar salahkan DPR lempar salahkan Bupati. Mereka ini mengelabui pelaksanaan otsus ini," ujarnya.
Meski begitu, Dinkes Provinsi Papua, menganggap merahnya rapor pelayanan kesehatan di kabupaten - kabupaten tersebut, belum dimaksimalkan.
"Seperti Kabupaten Yalimo, Tolikara, Paniai, Mappi, disana dana alokasi kesehatan cukup dan digunakan sebagaimana mestinya. Sehingga, dari yang indikator berwarna merah langsung menjadi kuning, bahkan hijau, Sedangkan kabupaten dengan rapor merah, sebetulnya sudah melaksanakan, namun belum maksimal," katanya.
(Khafid Mardiyansyah)