Komisi I: Belum Saatnya TNI Berpolitik

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai belum saatnya TNI kembali terjun ke dunia politik, lantaran dalam ketetapan MPR sampai saat ini dengan tegas melarang TNI memiliki hak berpolitik.

"Kalau sekarang mungkin belum waktunya. Kenapa? Tanpa tentara saja sekarang sudah ricuh. Apalagi kalau ada ini (Tentara-red)," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2016).

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan bahwa saat ini TNI seperti warga negara asing. Sebab, TNI tidak mempunyai hak politik.

Gatot berharap, suatu saat nanti TNI punya hak berpolitik. Namun, Gatot juga menegaskan, harapannya itu tidak untuk diwujudkan dalam waktu dekat.

Menanggapi kekinginan Panglima TNI, politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan perlu adanya persetujuan dari berbagai pihak untuk mengandemen UUD 1945 terkait hal tersebut.

Tak hanya DPR, pemerintah juga harus mendengar aspirasi dari masyarakat apakah menyetujui TNI kembali mendapatkan hak berpolitik atau tidak.

"Kalau rakyat menghendaki merevisi UU silakan. Caranya, ya pemerintah dengan legislatif duduk bareng bahas itu. Dan anggota DPR akan tanya ke publik perlu apa tidaknya," tutur Hasanuddin.

Sementara, anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi menilai perlu adanya kajian mendalam terkait wacana ini bisa disetujui masyarakat. Ia beralasan setiap warga negara memiliki hak yang sama tak terkecuali TNI.

"Dari sisi politis, kita harus lihat sejauh mana nanti demokrasi Pemilu itu dengan melibatkan TNI secara praktis. Selain juga tentu terkait kesiapan TNI itu sendiri," tukas Arwani.

(Angkasa Yudhistira)