Komisi I: Belum Saatnya TNI Berpolitik

Tak hanya DPR, pemerintah juga harus mendengar aspirasi dari masyarakat apakah menyetujui TNI kembali mendapatkan hak berpolitik atau tidak.

"Kalau rakyat menghendaki merevisi UU silakan. Caranya, ya pemerintah dengan legislatif duduk bareng bahas itu. Dan anggota DPR akan tanya ke publik perlu apa tidaknya," tutur Hasanuddin.

Sementara, anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi menilai perlu adanya kajian mendalam terkait wacana ini bisa disetujui masyarakat. Ia beralasan setiap warga negara memiliki hak yang sama tak terkecuali TNI.

"Dari sisi politis, kita harus lihat sejauh mana nanti demokrasi Pemilu itu dengan melibatkan TNI secara praktis. Selain juga tentu terkait kesiapan TNI itu sendiri," tukas Arwani.

(Angkasa Yudhistira)