Hak Politik TNI, Panglima: Setelah 2024 Akan Kami Evaluasi
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memenuhi undangan Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu di Gedung DPR RI. Awalnya, kehadiran Panglima TNI guna membahas pengamanan dan penegakan hukum dalam Pemilu 2019 dimana Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden akan digelar serentak.
Namun, rapat pansus malah melebar terkait kesiapan prajurit TNI untuk bisa memilih dalam Pemilu.
Menurut Gatot, pembahasan soal kesiapan prajurit TNI untuk bisa memilih dalam Pemilu akan dilihat setelah evaluasi pelaksanaan Pemilu pada 2024, di mana Pemilu secara serentak sudah benar-benar sempurna dilaksanakan.
"Ya setelah tahun 2024 saja, setelah pemilihan presiden dan seluruhnya dengan kepala daerah, DPR, DPRD jadi satu kan tahun 2024. Lalu setelah itu dievaluasi, ya enggak tahu kapan kan," ujar Gatot di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/12/2016).
Dalam evaluasi tersebut, pihaknya akan mempertimbangkan seluruh aspek, termasuk soal memupuk kedewasaan berdemokrasi dari anggotanya. Ia pun belum dapat melihat apakah perlu atau tidaknya anggota TNI mendapatkan hak memilih dalam pemilu.
