Ungkap Dokumen Kasus Pembunuhan Munir, KontraS Minta Jokowi Temui SBY

JAKARTA - Pemerintah tak bisa lagi berdalih bahwa Sekretariat Negara tidak memiliki dan menyimpan dokumen laporan hasil Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib menyusul putusan Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam sidang sengketa informasi.

Koordinator KontraS, Haris Azhar mengatakan, Presiden Joko Widodo bisa langsung bertemu dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meminta langsung dokumen hasil kerja TPF ketika itu.

"‎Kalau mereka tidak punya, datanglah ke rumah SBY. Kan tahu tuh Jokowi rumahnya SBY. Gampang saja panggil Yusril dan pertemukan sama Pratikno. Jangan bilang enggak memiliki," ujar Haris di Gedung KIP, Jakarta Pusat, Senin (10/10/2016).

Menurut Haris, bila Kementrian Sekretariat Negara tidak menyimpan dokumen laporan hasil TPF terkait kasus pembunuhan Munir ini, pemerintahan Jokowi harus mengecek siapa pelaku yang telah menghilangkan dokumen penting itu.

"Kalau bilang enggak ada dokumennya, berarti ada yang sengaja menghilangkan, cari siapa maling di dalam Setneg, siapa yang teledor juga langsung pecat saja," kata dia.

Haris mengungkapkan, pihaknya juga menuntut agar laporan hasil TPF tidak hanya diumumkan ke publik, melainkan juga ditindaklanjuti secara serius untuk membongkar dalam pembunuhan Munir, yang diracun saat berada di pesawat menuju Belanda.

"Ini dijamin konstitusi, kita akan tagih ke Setneg, nanti kita akan datang kesana ramai-ramai," tuturnya.

(Feri Agus Setyawan)