Pada Maret tahun 1998 Wiranto ditunjuk menjadi Pangab oleh Presiden Soeharto (saat itu Pangab adalah Panglima TNI). Sementara pada saat pergantian dari Presiden Soeharto ke BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Wiranto masih setia menemani orang nomor satu di Republik Indonesia (RI). Pasalnya, kedua presiden tersebut tetap mempertahankan status Wiranto.
Di tengah perjalanan, Wiranto sempat ditunjuk Presiden Abdurrahman Wahid menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun, jabatan itu tidaklah berlangsung lama hingga akhirnya. Setelah itu, ia meluncurkan buku bertajuk “Bersaksi di Tengah Badai” pada 26 Agustus 2003.
Tidak beberapa lama mundur dari kementerian, Wiranto mulai memberanikan diri menjajal dunia politik. Pada 2004, Wiranto mengungguli Ketua DPP Partai Golkar Akbar Tanjung dalam konvensi calon presiden (capres) Partai Golkar. Kemenangan tersebut membuatnya melenggang sebagai capres pada tahun yang sama untuk berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Namun, keikutsertaannya dalam Pilpres 2004 berujung kekalahan.
Beranjak dari keterpurukan, suami Rugaiya ini mulai membuat partai baru, yakni Partai Hanura pada 21 Desember 2006. Di partai barunya tersebut, ia menjabat Ketua Umum. Pada 1 Mei 2009, Wiranto bersama Jusuf Kalla (JK) mengumumkan pencalonannya sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Jusuf Kalla sebagai capres dan Wiranto sebagai cawapres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura.
Pasangan ini menjadi pasangan yang pertama mendaftar di KPU dan mendapat nomor urut tiga dan disingkat menjadi JK-WIN. Sayangnya, dalam pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung ini, Wiranto kembali gagal meraih kursi kepresidenan. Namun, pada periode Februari 2010-2015 Wiranto kembali menjadi Ketua Umum Partai Hanura berdasarkan hasil Musyawarah Nasional I.
Bapak tiga anak ini tidak patah semangat atas kegagalan yang ia alami kedua kalinya. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap Wiranto yang kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2 Juli 2013 bersama pengusaha dan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Namun lagi-lagi Wiranto harus menelan pahit kegagalannya untuk ketiga kalinya.
Wiranto saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan. Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet alias reshuffle. Pelantikan jajaran menteri baru tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7/2016).