Turki Tutup 15 Media Terkait Upaya Kudeta Militer

DIYARBAKIR – Otoritas Turki menerbitkan dua dekrit darurat untuk menutup 15 media. Dekrit Darurat 675 itu meminta penutupan 10 harian, dua kantor berita, dan tiga majalah. Total, sudah 160 media yang ditutup sejak upaya kudeta militer pada 15 Juli 2016. Sebagian besar media tersebut berada di wilayah yang didominasi suku Kurdi.

“Polisi datang sekira pukul 04.00 pada Minggu 30 Oktober 2016 dan langsung menyegel kantor. Kami belum menerima surat perintah pengadilan. Tidak ada juga justifikasi resmi atas langkah ini. Tidak ada yang menjelaskan apa pun kepada kami,” ujar wartawan Jinha, Beritan Canozer, seperti dimuat The Guardian, Senin (31/10/2016).

Jinha adalah salah satu kantor berita yang semua pegawainya adalah perempuan. Canozer sendiri pernah ditahan pada Desember 2015 saat tengah meliput demonstrasi di Diyarbakir, Turki karena dinilai terlalu anstusias. Wilayah di tenggara Turki tersebut diketahui didominasi suku Kurdi.

“Penutupan tersebut tidak akan menghentikan kerja Jinha. Kami akan menemukan cara lain untuk memberi informasi kepada publik. Kami akan melanjutkan kerja jurnalistik. Mereka tidak akan bisa membungkam kami,” tutur Canozer.

Menurut media independen P24, sebanyak 99 wartawan telah resmi ditahan setelah upaya kudeta militer tersebut. Tak pelak, Turki dianggap sebagai salah satu kuburan bagi wartawan. Ribuan jurnalis kehilangan pekerjaan. Ratusan akreditasi pers yang diterbitkan pemerintah telah dicabut. Sejumlah besar jurnalis juga dicabut paspornya sehingga tidak bisa pergi ke luar negeri.

Pemerintah Turki di bawah pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan memberlakukan status darurat selama tiga bulan pada 20 Juli 2016. Status tersebut diperpanjang hingga 90 hari ke depan. Status tersebut memungkinkan Erdogan dan kabinetnya mengangkangi parlemen, menerbitkan dekrit, serta menangguhkan hak dan kewajiban yang dianggap perlu.

Menurut data kantor berita Anadolu, lebih dari 37 ribu orang ditahan usai upaya kudeta militer. Lebih dari 100 ribu pegawai negeri dipecat atau diskors selama masa bersih-bersih. Mereka dianggap memiliki hubungan dengan tertuduh dalang kudeta militer, Fethullah Gulen. Ulama yang kini berbasis di Amerika Serikat (AS) itu beserta gerakannya dianggap sebagai teroris oleh Erdogan.

(Wikanto Arungbudoyo)