Bila Pemerintah Cepat Tuntaskan Kasus Ahok, Tak Akan Ada Demo Lanjutan

JAKARTA – Tak puas dengan sikap yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo saat demo besar-besaran pada 4 November 2016, sejumlah ormas Islam kembali merencanakan aksi pada 25 November 2016. Tujuan demo tersebut sama, yakni menuntut keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ketua DPP Partai Gerindra, Sodiq Mudjahid, menilai rencana demo lanjutan pada 25 November tak perlu dilakukan apabila pemerintah menunjukkan keseriusannya menindaklanjuti kasus ini.

"Seharusnya tidak perlu lagi ada demo yang lebih besar. Kita harus cermat melihat sikon ini, apakah pendemo yang ‘memolitisasi dan menggaduhkan’ suasana atau pemerintah?" ujar Sodiq saat dihubungi Okezone, Rabu (9/11/2016).

Menurut Sodiq, bila saja pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti proses penegakan hukum kasus dugaan penistaan agama ini, keadaan dipastikan tak akan segaduh seperti saat ini.

"Kalau saja sikap dan pemerintah dari awal jelas dan konsisten menindaklanjuti sikap-sikapnya dengan langkah-langkah hukum yang progresif maka tidak akan jadi segaduh ini dan tidak perlu ada demo ini," jelas Sodiq.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihak kepolisian sudah mendapat informasi bahwa akan ada unjuk rasa pada 25 November 2016 yang merupakan kelanjutan dari aksi yang digelar pada Jumat 4 November 2016.

Tito memastikan Polri akan berupaya agar aksi unjuk rasa pada 25 November mendatang berlangsung dengan tertib dan kondusif. “Kami akan antisipasi,” ucapnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)