Konflik Rohingya, Pemerintah RI Harus Ambil Tindakan Nyata

JAKARTA - Setara Intitute mendorong pemerintah Indonesia agar mengambil tindakan nyata terkait indikasi genosida dan kejahatan kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar. Hingga kini, massa pun terus menggelar aksi solidaritas kepada kaum minoritas tersebut.

"Tekanan kekerasan di dalam negeri Myanmar yang berkelanjutan bukan hanya merupakan krisis politik dan keamanan dalam negeri tetapi merupakan isu kemanusiaan yang menuntut keterlibatan banyak pihak," kata Wakil Ketua Setara Intitute Bonar Tigor Naipospos kepada Okezone, Jumat (25/11/2016).

Menurut Bonar, indikasi genosida atas etnis Rohingya telah berlangsung sejak lama tetapi dunia internasional tidak berbuat cukup untuk mengatasi krisis kemanusiaan tersebut. Oleh karena itu, sebagai sesama anggota PBB di ASEAN, Pemerintah Indonesia tidak cukup hanya bertindak pasif menyaksikan praktik kekerasan di Myanmar yang juga salah satu anggota ASEAN.

Setara Instute, kata Bonar, mendesak Pemerintah Indonesia untuk memanggil secara resmi Duta Besar Myanmar di Indonesia untuk menyampaikan keprihatinan Indonesia. Bonar menilai, Pemerintah Indonesia juga harus mengambil inisiatif tegas dan terukur untuk mengajak pemerintah negara-negara ASEAN lainnya membentuk tim perdamaian dan penghentian kekerasan di Rakhine.

"Alasan penghormatan pada kedaulatan negara dan politik bebas aktif Indonesia sudah semestinya diabaikan, karena krisis kemanusiaan sesungguhnya menghadirkan kewajiban keterlibatan negara melampaui batas-batas kedaulatan negara," tegasnya.

Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu menyajikan informasi yang proporsional tentang kekerasan yang terjadi terhadap Muslim Rohingya di Rakhine untuk menghindari berbagai eksploitasi informasi kekerasan untuk tujuan-tujuan lain yang melawan kemanusiaan.

Terakhir, kata Bonar, Setara mendesak Komisi HAM ASEAN melakukan penyelidikan dan menyusun laporan yang kredibel tentang situasi kekerasan yang menimpa etnis Rohingya. Komisi HAM ASEAN harus lebih progresif dan tidak berlindung di balik keterbatasan mandatnya, untuk memastikan adanya data yang akurat sebagai dasar intervensi lajutan penegakan hukum hak asasi manusia.

(Rifa Nadia Nurfuadah)